[1]
C. R. Lestari and B. Effendi, “TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH”, Keadilan, vol. 13, no. 2, pp. 225-233, Nov. 2018.