Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk <p>Jurnal Hukum Samudra Keadilan adalah media ilmiah yang memuat kajian konseptual dan hasil penelitian di bidang hukum. Jurnal Hukum Samudra Keadilan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra dalam dua kali setahun.</p> Fakultas Hukum, Universitas Samudra en-US Jurnal Hukum Samudra Keadilan 2615-3416 <p><strong>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</strong></p> <p>- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.<br>- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.<br>- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.</p> EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2313 <p>Dalam Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Putusan Mahkamah Syar’iyah kuala simpang yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa uqubat cambuk tidak dilaksanakan.</p> <p>Penelitian dilakukan dengan tujuan:Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013&nbsp; dan Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Juridis normatif (<em>legal research)</em> dan agar diperoleh data sekunder dan pendekatan <em>juridis sosiologis</em> serta juga melakukan penelitian lapangan (<em>Field research</em>).</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencambukan dengan berkoordinasi dengan kepala instansi yang membawahi wilayatul Hisbah dalam proses pelaksanaan eksekusi. Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan mahkamah syar’iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Aparatur hukum tidak patuh hukum, Tidak ada dukungan dari pemerintah setempat berupa alokasi dana maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya hukuman cambuk.&nbsp; tidak ada hukuman pengganti atasnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah perlunya anggaran yang memadai bagi pelaksanaan cambuk dan Profesionalitas penegak hukum dalam pelaksanaan cambuk bagi pelaku jinayah serta adanya hukuman pengganti selain cambuk.</p> Taryadi Taryadi Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-14 2020-12-14 15 2 171 189 10.33059/jhsk.v15i2.2313 OMNIBUS LAW ANTARA DESIDERATA DAN REALITA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2729 <p>Tulisan ini membedah diskrepansi pelaksanaan <em>omnibus law</em> di Indonesia, antara apa yang idealnya terjadi dengan apa yang nyatanya terjadi. Saat <em>omnibus law</em> diharapkan menjadi solusi ampuh dari ruwetnya regulasi di Indonesia justru realitanya bertransformasi menjadi ladang permasalahan baru yang menuai banyak respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat. <em>Omnibus law</em> yang ditafsirkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai terobosan progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral ditafsirkan berbeda oleh beberapa kalangan masyarakat dan akademisi sebagai RUU yang cacat, baik dari segi formal maupun material. Meskipun keberadaan <em>omnibus law</em> bukanlah suatu barang baru dalam teori hukum, tetapi keberadaanya masih terdengan asing di dalam dialektika ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu tujuan daripada tulisan ini adalah untuk mengupas bagaimana hakikat dari <em>omnibus law</em> dan pelaksanaanya di Indonesia.</p> Rizal Irvan Amin Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-14 2020-12-14 15 2 190 209 10.33059/jhsk.v15i2.2729 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2452 <p>Islam prohibits human beings from destructing the environment which can provide detrimental effects on their lives and other creatures. The primary sources of Islamic teachings are Al Qur’an and Al Hadist as well as&nbsp;<em>ijtihad (Fiqh).</em>&nbsp;<em>Fiqh</em>&nbsp;as an Islamic jurisprudence is applied based on the development of the community in the context which derives from the authentic <em>dalils</em> from Islamic sources. In the&nbsp;<em>Fiqh</em>, so-called&nbsp;<em>Fiqh Siyasah</em>, the government plays a vital role in designing policy to align with and capitalize on environmental sustainability. So does&nbsp;<em>Fiq</em>h of the environment. It describes how Islam governs environmental management, so that it can be maintained and preserved from the destruction which can be harmful to human beings and other creatures in this world. This article aims to elaborate some Islamic principles concerning the guidance of environmental management issues which have to be followed by human beings to preserve their dignity and integrity as well as to protect nature and other creatures as a sign that they are indeed the best creation of all.</p> YUNITA YUNITA Zahratul Idami Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-14 2020-12-14 15 2 210 222 10.33059/jhsk.v15i2.2452 PERANAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2806 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki wilayah luas yang dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kegiatan perekonomian. Secara umum, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan secara khusus diatur dalam peraturan daerah lainnya. Dalam pasal 88 UUPPLH diatur mengenai asas pertanggungjawaban mutlak (<em>strict liability</em>) bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup untuk melakukan ganti kerugian tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan ke Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan urusan lingkungan hidup termasuk didalamnya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (s). Pengakan hukum lingkungan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi admnistratif, gugatan perdata maupun penjatuhan pidana. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana asas tanggungjawabmutlak (<em>strict liability</em>) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dan bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan asas tanggungjawab mutlak (<em>strict liability</em>).</p> <p><strong>Kata Kunci : Penegakan Hukum, <em>Strict Liability,</em> Peran, Kewenangan</strong></p> Riadhi Alhayyan Jelly Leviza Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 223 236 10.33059/jhsk.v15i2.2806 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2182 <p><strong><em>Abstract,</em></strong><em> The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized.</em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Intisari, </strong>Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana <em>destructive fishing</em> saat ini bersifat <em>primum remedium</em>. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi <em>destructive fishing</em> mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan <em>destructive fishing</em> pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan <em>destructive fishing</em> pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik <em>destructive fishing</em>. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.</p> <p><strong>Kata Kunci</strong>:<strong>&nbsp; </strong><em>Destructive Fishing</em>, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan</p> Mashuril Anwar Anwar Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 237 250 10.33059/jhsk.v15i2.2182 ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ABORTUS PROVOKATUS TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2613 <p>Abortion or abortus provokatus constitutes a termination of pregnancy before the time of delivery. The objective of the study is to ascertain if the Abortion-related Health Law is a realistic rule based on the health aspects, as well as to analyze how long it should be allowed by the Health Law to perform an abortion according to medical criteria. The study uses a method of normative legal research. It concludes that the Health Law pertaining abortion is a realistic rule based on health aspects. Yet, it &nbsp;is necessary to revise the abortion rules due to rape incidents. The rules permits the abortion if the gestational age is 6 (six) weeks or 40 (forty) days. It is calculated from the first day of the last period. It suggests that the gestational age should be 12 (twelve) weeks or 3 (three) months from the first day of the last period.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Keywords</em></strong>: <em>Abortus Provocatus, L</em><em>egal Protection</em><em>, </em><em>Rape </em><em>Victim</em><em>s</em></p> Rina Shahriyani Shahrullah Elza Syarief Lu Sudirman Tedy Surya Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 251 263 10.33059/jhsk.v15i2.2613 PERLINDUNGAN SAKSI DALAM BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3042 <p><strong><em>Abstract,</em></strong><em> Article 184 of the Criminal Procedure Code puts witness statements first among other evidence. Witnesses in giving their statements, both at the level of investigation, prosecution and court proceedings, sometimes experience pressure, harassment, threats, terror and even violence perpetrated by certain parties. That is why witnesses need to obtain legal protection, namely as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Several criminal acts that regulate the issue of witness protection include the crime of narcotics, the eradication of corruption, the crime of terrorism and the human rights court. Legal protection for witnesses, namely in the form of protection for the witness's personal security from physical and mental threats, so that the confidentiality and identity of the witnesses should be maintained. Witness protection is intended to be able to protect witnesses from interference, threats, terror and violence against witnesses. This will be the basis for legal certainty, law enforcement, justice and the creation of a feeling of security for witnesses.</em><em><br></em></p> suhaimi suhaimi Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 264 276 10.33059/jhsk.v15i2.3042 PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DARI PERDAGANGAN VALUTA ASING SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN BROKER LUAR NEGERI https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2553 <p><em>Foreign exchange trading is one of the most popular businesses in the world, including the Indonesian people. The income generated from an Indonesian trader will certainly raise an aspect of Income Tax that must be fulfilled. This study aims to analyze the application of personal income tax and to determine the form of tax avoidance that can occur in relation to online foreign exchange trading using foreign brokers. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by means of in-depth interviews, observation and documentation, informant selection techniques with purposive sampling, data analysis techniques performed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research is the application of personal income tax on personal traders (taxpayers) which is carried out by means of a self-assessment system with the expectation of voluntary compliance in which the taxpayer must self-report the tax owed at the end of the year. Due to the lack of supervision over the implementation of the self assessment system, and online forex trading transactions are carried out fully online, taxpayers have a very big opportunity to do tax evasion. In the application of individual PPh, there are also several obstacles that occur both from the side of the taxpayer itself and from the side of the government.</em></p> Zuhdi Arman Lenny Husna Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 277 289 10.33059/jhsk.v15i2.2553 ASUMSI PUBLIK TERHADAP PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR IMUNITAS PEJABAT NEGARA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2427 <p dir="ltr"><strong><em>Abstract</em></strong><em>Many people consider that the existence of Article 51 paragraph (1) and (2) in the Criminal Code is a basis for absolute immunity or immunity for officials. No exception for ordinary people who ultimately know the contents of the article who then assume that the law we profess is very damaging to a sense of justice. The existence of this article has also attracted the attention of academics, as evidenced by the number of studies published in publications that we can find in online media. It is this community's assumption that will lead to a setback of the law itself because of the loss of public trust in the existing legal system. Position orders without authority, do not cause criminal abolition, except if the governed, in good faith thinks that the order is given with authority and its implementation is included in the work environment, that is about the sound of paragraph (2) of article 51 of the Criminal Code. The problem that often occurs is that many articles in legislation do not explain in detail the true meaning. If we may examine paragraph (2) in that article, it means that an official's actions can be justified even though there is no prior order, either from the law or an order of an authorized position with only the basis of good faith from the act. The intent of good faith can invite diverse interpretations, then questions arise; what are the criteria of good faith, whichever boundary of good faith is intended, and so on.</em><br><strong><em>Keywords: Article 51, Criminal Code, Academics, Justice.</em></strong></p> Orien Effendi Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-15 2020-12-15 15 2 290 304 10.33059/jhsk.v15i2.2427 KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN REKAM MEDIS KONVESIONAL DAN ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2686 <p><em>Medical records are files containing patient records, which are made chronological time. There are two types of medical records and in general have been regulated in Permenkes Number 269 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Medical Records, namely conventional medical records and electronic medical records. One of the benefits of medical records is as evidence in the law enforcement process. This type of research is normative juridical research and is analytical descriptive in nature. The data source used in this research is secondary data, which is obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used is to collect data in this study through documentation studies in the form of data collection from literature or scientific writing in accordance with the object under study. Data analysis is data obtained and then analyzed qualitatively. From the study it is concluded that the difference in the strength of evidence lies in the non-fulfillment of the requirements of electronic medical records as written / letter evidence, in accordance with the Criminal Code Book 4, Concerning Evidence and Expiration, Second Chapter on Evidence by Writing and KUHAP Article 184 paragraph (1) letter c and d, as well as Articles 187 and 188 paragraph (2) letter b. This means that conventional medical records can be used as original written evidence, whereas electronic medical records cannot. The cause of the difference is because both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the power of written evidence, is only in writing, in the form of original letters and / or authentic deeds. The data used are (1) primary data in the form of statutory regulations, results of interviews with hospitals and courts, (2) secondary data through literature studies of various laws and regulations and books / journals to obtain expert opinion. The results of this research are expected to be published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) teaching materials in Law courses at the Faculty of Law at Prima Indonesia University.</em></p> Chris Anggi Natalia Berutu Yanti Agustina Sonya Airini Batubara Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-21 2020-12-21 15 2 305 317 10.33059/jhsk.v15i2.2686 ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERPIDANA KASUS PEMBUNUHAN SADIS DAN BERENCANA https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2365 <p>Tujuan penelitian ini menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (vrijspraak) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm sesuai dengan harapan hukum dan keadilan. Penulis berpandangan bahwa putusan tersebut sangat tidak adil, dimana terdakwa Mindo yang merupakan pelaku utama diputus bebas oleh majelis hakim, sedangkan terdakwa Gugun dan terdakwa Ros yang berperan sebagai pembantu dan turut serta sudah diputus bersalah oleh majelis hakim dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan kepentingan korban, selain itu putusannya tidak sama sekali bertumpu terhadap urgensinya kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia yang dilakukan dengan keji dan sadis kepada korban, sehingga akan berdampak pada kerusakan dan terganggunya tatanan ketertiban sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan MA dengan nomor putusan : 1691 K/Pid/2012 membatalkan putusan yang keliru dari putusan judex facti pengadilan negeri Batam nomor : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm tersebut, dimana dalam amar putusannya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup</p> Yosua Kelvin Parningotan Malau Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Samudra Keadilan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2020-12-22 2020-12-22 15 2 318 334 10.33059/jhsk.v15i2.2365