Jurnal Hukum Samudra Keadilan

KONTRUKSI HUKUM PENGUPAHAN DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS TAFSIR AL-QURTUBI TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ISLAM

Novi Quintena Rahayu — 2026-06-01

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur’an berdasarkan tafsir al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya al-Qurṭubī, dengan fokus pada prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak pekerja. Pendekatan yang digunakan adalah tafsīr maudhu‘ī (tematik) dengan metode kualitatif-tekstual dan analisis netnografi hukum. Penelitian ini menemukan bahwa al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat pengupahan seperti QS. al-Qaṣaṣ [28]:26–27, QS. al-Naḥl [16]:90, dan QS. al-Muṭaffifīn [83]:1–3 dalam kerangka fiqh al-mu‘āmalāt yang menekankan keadilan komutatif (al-ʿadl al-ta‘āwudhī) dan distributif (al-ʿadl al-tawzī‘ī). Pengupahan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi merupakan bagian dari keadilan distributif dan etika sosial-ekonomi berdasarkan prinsip al-‘adl wa al-iḥsān.. Dalam konteks kontemporer, konstruksi hukum ini memiliki relevansi langsung terhadap sistem ketenagakerjaan modern, termasuk regulasi Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023) dan standar internasional seperti ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Integrasi antara prinsip ajrun ma‘rūf dan hukum positif menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu memberikan landasan etik dan normatif bagi penguatan keadilan sosial dalam hubungan kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik seperti karya al-Qurṭubī tetap relevan sebagai sumber normatif untuk merumuskan hukum pengupahan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan menghormati martabat manusia (karāmah al-insān).

Asas Itikad Baik Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Murtad: Kajian Moralitas Dan Legalitas

Devin Jinoto — 2026-06-01

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang memiliki fungsi vital dalam menjaga integritas hubungan hukum, termasuk dalam lembaga perkawinan. Dalam konteks pembatalan perkawinan karena murtad, penerapan asas ini menjadi semakin penting mengingat murtad bukan hanya persoalan keyakinan personal, tetapi berdampak langsung pada keabsahan perikatan hukum antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perkara pembatalan perkawinan akibat murtad, serta menganalisis dimensi moralitas dan legalitas yang melatarbelakanginya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat norma eksplisit yang mengatur itikad baik dalam pembatalan perkawinan, sehingga menimbulkan disparitas interpretasi dalam praktik peradilan. Di sisi lain, asas itikad baik terbukti memiliki nilai strategis sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perkawinan, terutama apabila tindakan murtad dilakukan tanpa transparansi, tanggung jawab moral, dan motif yang sah. Oleh karena itu, integrasi asas ini dalam praktik peradilan perkawinan dinilai krusial guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik

The Humanization of Punishment Through Conditional Death Penalty: Reconstruction of Court Decisions Within the Framework of the National Criminal Code

Eva Dwi Dayati — 2026-06-01

The National Criminal Code marks a shift in the paradigm of punishment from retributive to restorative. This change is reflected in Decision Number 813 K/Pid/2023, which amended the decision of the Jakarta High Court by imposing a life sentence, indicating a tendency for judges not to uphold the death penalty as the final sanction. This study uses a normative legal method with a legislative and case approach. The focus of the research is to analyze the concept of the death penalty in the National Criminal Code and to formulate a reconstruction of court decisions that integrate the principle of humanity. The results of the study show that the death penalty is no longer absolute, but rather an ultimum remedium that considers the subjective aspects of the perpetrator, and this study offers an update to the norms related to probation, standards for imposing sanctions, and judicial considerations.

DINAMIKA PEMBENTUKAN DAN STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN: STUDI REVISI PERDA PAJAK KOTA CIREBON

Andre Arya Pratama — 2026-06-01

Kenaikan Pajak Daerah PBB di Kota Cirebon yang dituangkan dalam Perda menuai problematik dan respon penolakan dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga nya penelitian ini berupaya menganalisis pada proses pembentukan Perda tersebut melalui kajian terhadap law making process, peran aktor politik, serta respons sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dengan komprehensif terhadap law making process Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berfokuskan pada dinamika peran dari setiap aktor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian berupa data sekunder (dari bahan hukum yang didapat jurnal dan website internet) dan didukung oleh data primer berupa wawancara. Hasil penelitian pun menunjukan bahwa dalam fase proses pembentukan perda tidak sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, dalam pembahasan pun terkesan tertutup dan elitis, karena minim dokumentasi resmi berupa risalah sidang atau notulensi yang dapat diakses publik. Bukan hanya itu adanya dominasi aktor eksekutif dan legislatif dalam proses ini memperlihatkan lemahnya pastisipasi masyarakat dan keterbukaan publik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembentukan Perda Cirebon berlangsung sebagai respons cepat atas mandat pusat, namun tanpa naskah akademik, risalah, dan forum terbuka, sehingga prosesnya didominasi kepentingan eksekutif-legislatif dan minim transparansi masyarakat. Dampaknya terlihat dari kenaikan PBB-P2 hingga 1.000% yang memicu resistensi luas karena perhitungan NJOP tertutup dan keputusan dianggap tergesa. Disamping itu advokasi warga melalui hearing, aksi, dan judicial review terhambat oleh rigiditas prosedur. Tekanan publik akhirnya memaksa komitmen revisi Pasal 9 dan penurunan tarif maksimal menjadi 0,3%, menunjukkan bahwa lemahnya proses legislasi merusak legitimasi, tetapi konsistensi gerakan warga mampu mendorong koreksi kebijakan

SMART CONTRACT SEBAGAI TANTANGAN HUKUM: MEKANISME ADAPTIF KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Jajang Nurzaman — 2026-06-01

Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan Smart Contract sebagai perjanjian digital yang dieksekusi secara otomatis melalui kode tanpa campur tangan manusia. Meskipun menawarkan efisiensi, transparansi, dan pengurangan biaya transaksi, penerapannya dalam marketplace digital menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Smart Contract dalam hukum perdata Indonesia, menilai efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi otomatis, serta merumuskan model regulasi yang adaptif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract dapat diakui sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata dan UU ITE. Namun, sifat self-executing dan immutable pada Smart Contract menimbulkan risiko berupa asimetri informasi, keterbatasan mekanisme koreksi, dan lemahnya posisi tawar konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang adaptif melalui audit kode, human-readable terms, mekanisme escrow, tanggung jawab pengembang, dan penyelesaian sengketa digital guna menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain di Indonesia

PENGARUH PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

suhaimi suhaimi — 2026-06-01

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang barang buktinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sering timbul masalah ketika hakim menetapkan kedudukan barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor sebagai pemiliknya, ada juga yang dikembalikan kepada pembeli yang beritikad baik. Hakim dihadapkan pada 2 (dua) masalah yang mau tidak mau harus diputus. Salah satu kasus yang dikemukakan di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sabang No.11/Pid.B/2024/PN-Sab, dimana Hakim PN Sabang menetapkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 Nomor Polisi BL1024MA dan 1 unit Toyota HIACE bernomor polisi BL7522AC dikembalikan kepada Saksi ZB selaku saksi Korban/Pelapor. Sementara itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Banda Aceh) dalam putusannya No.318/PID/2024/PT.BNA menetapkan sebaliknya, dimana barang bukti dikembalikan kepada MA dan IMA, selaku pembeli beritikad baik. Sehingga perlu dibahas lebih mendalam melalui penelitian juridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual tentang pengaruh prinsip itikad baik terhadap kedudukan barang bukti dalam perkara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Hakim PN Sabang dan PT Banda Aceh berbeda pendapat mengenai kedudukan barang bukti dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dikembalikan kepada saksi korban/pelapor ada juga yang dikembalikan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik.

KEDUDUKAN DAN RELASI LEMBAGA PEMERINTAHAN ADAT ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Ida Tutia Rakhmi — 2026-06-01

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan memperoleh pengaturan khusus mengenai lembaga adat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh. Meskipun secara normatif lembaga pemerintahan adat telah diatur, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki kedudukan sebagai entitas yang diakui secara konstitusional dan yuridis, namun tidak termasuk sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut menempatkan lembaga adat pada wilayah antara pengakuan dan pembatasan kewenangan, sehingga memunculkan problem relasi dengan pemerintahan formal. Ketidakharmonisan tersebut bersumber dari belum adanya penegasan normatif mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran lembaga pemerintahan adat Aceh memerlukan penataan normatif yang lebih jelas dan operasional. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi dan penguatan desain relasi kelembagaan agar lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Cacat Formil Penetapan Tersangka oleh KPK: Analisis Yuridis atas Pelanggaran Due Process of Law dalam Perkara Gus Yaqut

Wiratmadinata — 2026-06-01

This study aims to analyze the legality of suspect designation by the Corruption Eradication Commission (KPK) from the perspective of criminal procedural law, with a focus on procedural (formal) aspects and their juridical implications. The main issue lies in the alleged procedural defects in the suspect designation, which potentially violate the principle of due process of law. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively using a deductive-inductive method. The findings reveal that the suspect designation in the case at hand contains several fundamental procedural defects, including premature designation without sufficient evidence, abuse of authority (ultra vires), administrative procedural violations, inconsistency of legal basis, and the use of documents that do not qualify as lawful evidence under the Criminal Procedure Code. These defects cumulatively render the designation legally invalid. The juridical implication is that the suspect designation becomes null and void, thereby invalidating all subsequent legal processes derived from it. This study underscores the importance of strict adherence to legal procedures as a mechanism to safeguard human rights and prevent abuse of power in law enforcement

DAMPAK KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TERHADAP RADIKALISASI DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL

Setiawan Adi Pratama — 2026-06-01

Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap proses radikalisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap ancaman keamanan nasional. Konflik Palestina-Israel seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal di Indonesia untuk memperkuat narasi jihad global, memperkuat identitas kolektif umat Islam, dan membenarkan aksi kekerasan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Melalui landasan teori radikalisasi, identitas sosial, mobilisasi sumber daya, kekerasan politik, propaganda digital, dan teori keamanan nasional, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana konflik tersebut menjadi katalis dalam proses radikalisasi yang mengarah pada ancaman terorisme domestik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu Palestina digunakan sebagai simbol perjuangan yang memobilisasi dukungan publik dan sumber daya bagi kelompok radikal. Dalam konteks keamanan nasional, konflik ini meningkatkan risiko serangan teroris, rekrutmen militan, dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan kontra-radikalisasi yang komprehensif dan strategi keamanan yang terintegrasi diperlukan untuk meredam dampak konflik Palestina-Israel terhadap keamanan nasional Indonesia.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia

Ineu Marta Sundawa — 2026-06-01

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta putusan pengadilan terkait TPPO. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasi penegakan hukum masih terkendala seperti kurangnya pemahaman aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta perlindungan korban yang belum optimal. Peran lembaga negara dan kerja sama internasional juga sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan korban dalam perdagangan orang lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih baik agar pemberantasan TPPO di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA PERSETUJUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU

Immanuela Yolanda — 2026-06-01

Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen preventif krusial dalam sistem Perizinan Berusaha di Indonesia. Penelitian ini mengkaji isu hukum utama yaitu apakah ratio decidendi hakim dalam sengketa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk PT Indo Asiana Lestari di atas hutan adat Suku Awyu telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim di ketiga tingkatan peradilan cenderung formalistik-prosedural dan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif serta hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen Persetujuan Lingkungan belum berjalan efektif dalam menjamin meaningful participation serta mencegah potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial-budaya. Untuk itu diperlukan rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL serta rekonstruksi pengujian persetujuan lingkungan berbasis ecological justice. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL dan standar pengujian heightened scrutiny berbasis ecological justice di PTUN, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara Indonesia.