PENERAPAN DANA INSENTIF PEMBINAAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DI KABUPATEN BENER MERIAH
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan PMK mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan DID berdampak pada (1) peningkatan penerimaan APBD pemerintah Provinsi yang digunakan menambah alokasi belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.
References
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2020/07/Peran-DID-Dalam- Rangka-Pemulihan-Ekonomi-Di-Daerah.pdf. Diakses 17 Januari 2021.
Bappenas. (2019). Indonesia 2045: Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Becker, S. O., Egger, P., von Ehrlich, M., & Fenge, R. (2010). Going NUTS : The Effect of EU Structural Funds on Regional Performance. Journal of Public Economics, 94((9-10)), 578–590.https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.006
Biro Perencanaan Kemendikbud.(2020). Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2020 (Paparan). Disampaikan dalam Webinar Direktorat PEPPD. 04 Agustus 2020.
Duan, L., & Xiong, Y. (2015). Big data analytics and business analytics. Journal of Management Analytics, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/23270012.2015.1020891
GoI. (2020). Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Jakarta: Pemerintah Indonesia GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN 2020. Jakarta: Pemerintah Indonesia GoI. (2017).
Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
Ibrahim, F.N.A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. Jambura Equilibrium Journal Vol 1. No 1.January 2019. DOI: https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000
Kencana, W.H.K. (2020). Analisis Ilustrasi Sosok
Jokowi Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Sampul Majalah Tempo. Medialog: Jurnal Vol 3 N0 2 (2020). DOI: https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2 .786 Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46 (2), 237-243.
Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo, A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca COVID-19.
Majalah Media Perencana, 1(1), 1-21. ISSN: 2548-8732. https://lnkd.in/evTtKXC Pambudi, Andi Setyo. (2020).
Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Bappenas Working Paper Vol3 No 1 (2020). Published April 3, 2020. ISSN:2654-8402 (Online); ISSN: 2620-6013 (Print). https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58
Sari, R. (2014). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Disadvantaged Regions in Indonesia (Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia).
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(1), 79–99. Sekretariat Presiden. (2020) “Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Tangani Dampak COVID-19,”1 April 2020, https://COVID19.go.id/p/berita/pemerintah- kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak- COVID-19, diakses pada 5 Agustus 2020.
