Evaluasi Implementasi Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Analisis terhadap Kendala yang Dihadapi Pemerintah Aceh

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan bendera daerah sebagai simbol kekhususan, namun dalam praktiknya implementasi belum berjalan optimal. Kesenjangan antara das sollen dan das sein terlihat dari belum adanya regulasi pelaksana yang efektif setelah pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, hambatan implementasi bersifat multidimensional, meliputi disharmoni regulasi, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta sensitivitas politik dan perbedaan persepsi terhadap simbol daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembangunan dialog konstruktif guna mewujudkan implementasi otonomi khusus yang efektif dan berkelanjutan di Aceh.