Kesenjangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Perbandingan Qanun Aceh dan Kearifan Lokal Minangkabau

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia melalui perbandingan antara Qanun Jinayat di Aceh dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau di Padang. Aceh merepresentasikan pendekatan formal melalui regulasi daerah yang terinstitusionalisasi, lengkap dengan perangkat penegakan hukum dan sanksi yang bersifat legalistik. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau menginternalisasikan nilai-nilai hukum pidana Islam melalui mekanisme adat yang berbasis pada prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” dengan penekanan pada musyawarah, kontrol sosial, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal dan kerangka teori legal pluralism. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif dan komparatif. Fokus analisis diarahkan pada perbedaan sistem hukum, legitimasi, mekanisme penegakan, serta implikasi terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh pendekatan formal di Aceh dan legitimasi sosial yang kuat dalam pendekatan kultural di Minangkabau. Pendekatan formal menghadapi tantangan berupa kritik hak asasi manusia, inkonsistensi implementasi, dan keterbatasan sumber daya, sementara pendekatan kultural menghadapi persoalan minimnya akuntabilitas dan perlindungan hukum yang seragam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara tunggal. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan legalitas formal dengan legitimasi sosial melalui prinsip maqashid syariah dan keadilan restoratif. Integrasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang ada serta mendorong terbentuknya sistem hukum pidana Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum Indonesia.