Kepailitan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Pemisahan Kekayaan dan Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menimbulkan persoalan hukum karena kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum berhadapan dengan status Desa sebagai pemilik modal, khususnya dalam menentukan harta yang dapat menjadi objek kepailitan dan batas pertanggungjawaban para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BUM Desa sebagai debitor, konstruksi mekanisme pengajuan kepailitan, pemisahan kekayaan BUM Desa dan kekayaan Desa, serta batas tanggung jawab Desa dan organ BUM Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran hukum serta sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa sebagai badan hukum dapat berkedudukan sebagai debitor dan dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai kebijakan pengajuan pailit merupakan bagian dari mekanisme internal BUM Desa dan harus dibedakan dari permohonan serta putusan pernyataan pailit yang merupakan mekanisme yudisial. Pemisahan kekayaan menjadi dasar dalam menentukan harta pailit, sehingga harta pailit pada prinsipnya terbatas pada kekayaan yang secara hukum merupakan kekayaan BUM Desa. Aset Desa yang hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh BUM Desa tidak menjadi harta pailit sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang mengubah status kepemilikannya. Desa sebagai pemilik modal tidak secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh utang BUM Desa, demikian pula organ BUM Desa tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi akibat kerugian atau kepailitan. Pertanggungjawaban pribadi organ bergantung pada adanya kesengajaan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, atau dasar pertanggungjawaban hukum lainnya. Dengan demikian, kepailitan BUM Desa bertumpu pada prinsip pemisahan badan hukum, pemisahan kekayaan, dan pertanggungjawaban berdasarkan kapasitas serta dasar hukum masing-masing pihak.