Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Efektifitas Lembaga Adat (Majelis Duduk Setikar Kampung) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Peukan Seruway

maulana auzan nurmala, Rusli, Meta Suriyani, Saiful Anwar — Sun, 26 Apr 2026 05:44:19 +0000

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan lembaga adat di Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan sosial di tingkat kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas MDSK dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, mengidentifikasi hambatan yuridis dan sosiologis, serta merumuskan upaya penguatan peran MDSK. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan terkait MDSK sekaligus mengamati interaksi dan praktiknya di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas MDSK masih terbatas, ditandai dengan aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terealisasi, konflik internal anggota, minimnya partisipasi publik, serta belum tersusunnya qanun gampong sebagai pedoman operasional. Hambatan ini mempengaruhi legitimasi dan kapasitas MDSK dalam menjalankan fungsi sosial dan adat. Kesimpulannya, peran MDSK perlu diperkuat melalui pelatihan anggota, sosialisasi fungsi kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyusunan qanun desa yang jelas. Dengan langkah tersebut, MDSK dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan menjaga keharmonisan sosial.

Artikel Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Fathinah Syahwani, Nur Asyiah, Vivi Hayati, Enny Mirfa — Sun, 26 Apr 2026 05:47:41 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai usia minimum perkawinan dan dispensasi perkawinan di Indonesia, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi, serta analisis putusan di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan unsur empiris melalui studi lapangan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan usia minimum perkawinan dan dispensasi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan moral, khususnya dalam kasus kehamilan pranikah, dibandingkan dengan analisis perlindungan anak secara menyeluruh. Putusan pengadilan telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait kesiapan psikologis, pendidikan, dan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penalaran yudisial yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan anak.

Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Bukti Tertulis

Tiara Agustina, Nur Asyiah, Vivi Hayati — Sat, 27 Jun 2026 16:33:00 +0000

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh terkait penerapan asas itikad baik dalam perjanjian utang piutang tanpa bukti tertulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas itikad baik berfungsi sebagai standar hukum dalam ketiadaan bukti tertulis serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap kreditur, debitur, serta tokoh masyarakat di Desa Bagan Sinembah Barat, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik memiliki peran fundamental dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis, khususnya dalam menjaga keseimbangan dan mencegah sengketa. Penerapannya didukung oleh kepercayaan sosial, kesadaran moral, dan hubungan interpersonal yang erat, namun terhambat oleh ketiadaan bukti tertulis, lemahnya perlindungan hukum, keterbatasan ekonomi, serta perilaku tidak bertanggung jawab. Dalam hal wanprestasi, upaya hukum meliputi langkah preventif, non-litigasi, dan litigasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum dan penggunaan dokumentasi formal sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta dalam Pemalsuan Dokumen Perjanjian Kredit

Tasya Dwi Rezky Br. Damanik, Zuleha, A Muthallib , Fendi — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pemalsuan dokumen perjanjian kredit serta mengidentifikasi upaya dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum dilakukan secara optimal, karena hanya menjerat pelaku utama, sementara pelaku lain yang terlibat tidak diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Selain itu, ditemukan berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian, tidak kooperatifnya pelaku, tidak diketahuinya keberadaan pelaku lain, serta kurangnya pengembangan perkara oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penerapan konsep penyertaan secara konsisten guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif.

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut

Muhammad Dio Dwinanto, Cut Megawati, Jummaidi Saputra — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki wilayah perairan strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh terhadap peredaran narkotika melalui jalur laut serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui kegiatan intelijen, patroli laut, penyelidikan, penangkapan, penyidikan awal, serta koordinasi lintas instansi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan armada, sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antarinstansi, dan anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, modernisasi sarana pengawasan maritim, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Evaluasi Implementasi Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Analisis terhadap Kendala yang Dihadapi Pemerintah Aceh

Beril Zikrullah, Nur Asyiah, Meta Suriyani — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan bendera daerah sebagai simbol kekhususan, namun dalam praktiknya implementasi belum berjalan optimal. Kesenjangan antara das sollen dan das sein terlihat dari belum adanya regulasi pelaksana yang efektif setelah pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, hambatan implementasi bersifat multidimensional, meliputi disharmoni regulasi, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta sensitivitas politik dan perbedaan persepsi terhadap simbol daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembangunan dialog konstruktif guna mewujudkan implementasi otonomi khusus yang efektif dan berkelanjutan di Aceh.

Kesenjangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Perbandingan Qanun Aceh dan Kearifan Lokal Minangkabau

Putra Aguswandi, Jummaidi Saputra, Muhammad Arizka Wahyu — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji kesenjangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia melalui perbandingan antara Qanun Jinayat di Aceh dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau di Padang. Aceh merepresentasikan pendekatan formal melalui regulasi daerah yang terinstitusionalisasi, lengkap dengan perangkat penegakan hukum dan sanksi yang bersifat legalistik. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau menginternalisasikan nilai-nilai hukum pidana Islam melalui mekanisme adat yang berbasis pada prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” dengan penekanan pada musyawarah, kontrol sosial, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal dan kerangka teori legal pluralism. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif dan komparatif. Fokus analisis diarahkan pada perbedaan sistem hukum, legitimasi, mekanisme penegakan, serta implikasi terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh pendekatan formal di Aceh dan legitimasi sosial yang kuat dalam pendekatan kultural di Minangkabau. Pendekatan formal menghadapi tantangan berupa kritik hak asasi manusia, inkonsistensi implementasi, dan keterbatasan sumber daya, sementara pendekatan kultural menghadapi persoalan minimnya akuntabilitas dan perlindungan hukum yang seragam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara tunggal. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan legalitas formal dengan legitimasi sosial melalui prinsip maqashid syariah dan keadilan restoratif. Integrasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang ada serta mendorong terbentuknya sistem hukum pidana Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum, mekanisme perlindungan korban, dan implementasi penegakan yang masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan berupa rendahnya pelaporan, kekhawatiran terhadap stigma, ketidakpastian penanganan, serta belum optimalnya jaminan pemulihan bagi korban. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan internal kampus, keberadaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, perlindungan identitas korban, serta koordinasi antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum yang berorientasi pada korban terbukti memiliki peran penting dalam mendorong keberanian melapor dan memperkuat kepastian hukum. Sehingga penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan pembentukan sistem responsif menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak dapat dicapai apabila kebijakan kampus hanya bersifat administratif tanpa dukungan edukasi berkelanjutan, pendampingan psikologis, dan akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu diperlukan komitmen kelembagaan yang konsisten untuk membangun budaya akademik yang menghormati martabat setiap individu, mencegah terjadinya reviktimisasi, dan memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut secara cepat, transparan, serta berorientasi pada keadilan dan pemulihan yang berkelanjutan di masa depan.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Khalwat di Kota Langsa Berdasarkan Qanun Jinayat

Aisa fira, M. Iqbal Asnawi, Radhali Radhali — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat di Kota Langsa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah belum berjalan efektif, yang ditandai dengan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan sumber daya manusia dan penyidik, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi penyelesaian melalui mekanisme adat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, upaya preventif seperti patroli rutin, sosialisasi, razia gabungan, dan koordinasi dengan aparat gampong telah dilakukan untuk menekan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Peran Platform dalam Transaksi E-Commerce

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas bagaimana hukum melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada, tantangan dalam implementasi, serta peran platform e-commerce dalam penyelesaian sengketa konsumen. Regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 71 Tahun 2019 menjadi pokok hukum yang tegas untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen di era teknologi digital saat ini. Namun, penelitian ini menemukan adanya kendala berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya literasi konsumen terhadap hak perlindungan yang telah diatur dalam hukum yang telah dibuat. Selain itu, peran platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak dalam mediasi dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme online dispute resolution (ODR) perlu diperkuat dengan meningkatkan transparansi, kemudahan akses, dan efektivitas. Edukasi dan sosialisasi hak konsumen juga menjadi aspek penting untuk menciptakan lapangan e-commerce yang aman, adil, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, praktik pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan perlindungan hukum konsumen yang lebih sempurna di masa mendatang.

Rekonstruksi Regulasi Pengangkutan Barang Berbasis Platform Digital dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Konsumen, Pengemudi, dan Pelaku Usaha

Fahman Urdawi Nasution, M Irfan Islami Rambe — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Transformasi ekonomi digital dan pertumbuhan perdagangan elektronik telah mendorong perkembangan layanan pengangkutan barang berbasis platform digital, termasuk same-day delivery dan instant delivery. Model ini mempertemukan konsumen, pelaku usaha, pengemudi, dan platform dalam hubungan hukum multipihak yang tidak lagi dapat dijelaskan melalui konstruksi pengangkutan konvensional. Persoalan hukum muncul berupa ketidakjelasan kedudukan platform dan pengemudi, kehilangan atau kerusakan barang, ketidaktransparanan tarif dan algoritma, serta fragmentasi regulasi antara hukum transportasi, pos dan logistik, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, dan pelindungan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis fragmentasi regulasi dan merekonstruksi pengaturan pengangkutan barang berbasis platform digital guna mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen, pengemudi, dan pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan secara terbatas. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode descriptive-prescriptive legal analysis melalui tahapan identifikasi norma, sinkronisasi regulasi, identifikasi regulatory gap, analisis tanggung jawab, dan konstruksi model hukum. Hasil penelitian menghasilkan Integrated Digital Freight Regulatory Model melalui konsep Functional Platform Liability, Digital Cargo Declaration, dan Three-Layer Compensation System. Rekonstruksi tersebut menempatkan tanggung jawab berdasarkan fungsi, tingkat kontrol, risiko, dan manfaat ekonomi, serta mengintegrasikan transparansi, keselamatan, keadilan, akuntabilitas, dan penyelesaian sengketa untuk membangun kepastian hukum tripartit.

Kepailitan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Pemisahan Kekayaan dan Tanggung Jawab Hukum

Irfan Iryadi, Afifuddin — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menimbulkan persoalan hukum karena kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum berhadapan dengan status Desa sebagai pemilik modal, khususnya dalam menentukan harta yang dapat menjadi objek kepailitan dan batas pertanggungjawaban para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BUM Desa sebagai debitor, konstruksi mekanisme pengajuan kepailitan, pemisahan kekayaan BUM Desa dan kekayaan Desa, serta batas tanggung jawab Desa dan organ BUM Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran hukum serta sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa sebagai badan hukum dapat berkedudukan sebagai debitor dan dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai kebijakan pengajuan pailit merupakan bagian dari mekanisme internal BUM Desa dan harus dibedakan dari permohonan serta putusan pernyataan pailit yang merupakan mekanisme yudisial. Pemisahan kekayaan menjadi dasar dalam menentukan harta pailit, sehingga harta pailit pada prinsipnya terbatas pada kekayaan yang secara hukum merupakan kekayaan BUM Desa. Aset Desa yang hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh BUM Desa tidak menjadi harta pailit sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang mengubah status kepemilikannya. Desa sebagai pemilik modal tidak secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh utang BUM Desa, demikian pula organ BUM Desa tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi akibat kerugian atau kepailitan. Pertanggungjawaban pribadi organ bergantung pada adanya kesengajaan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, atau dasar pertanggungjawaban hukum lainnya. Dengan demikian, kepailitan BUM Desa bertumpu pada prinsip pemisahan badan hukum, pemisahan kekayaan, dan pertanggungjawaban berdasarkan kapasitas serta dasar hukum masing-masing pihak.