open access

Abstract

Peremajaan kelapa sawit merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat diabaikan, namun dalam prakteknya cenderung terlambat dan diduga karena kurangnya dana. Dengan adanya skema KUR Khusus dari pemerintah untuk usaha perkebunan rakyat, dapat digunakan untuk mendukung pendanaan petani dalam rangka peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan KUR khusus sektor perkebunan rakyat terkait keandalan kebijakan KUR khusus dan skema program pembiayaan dalam mendukung peremajaan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyaluran KUR khusus sektor perkebunan rakyat belum maksimal, hanya mencapai penyaluran 22,63 % dari target sebesar 60%. Permasalahan utamanya dikarenakan petani kesulitan memenuhi persyaratan legalitas lahan. Pemerintah perlu mencari kebijakan alternatif yang inovatif untuk mengatasi sertifikasi/legalisasi lahan secara formal pada petani untuk mengurangi resiko kredit bagi bank dan mempermudah akses petani terhadap kredit. Perlunya penguatan kelompok/organisasi petani dalam hal perbaikan manajemen pengelolaan dan memperbaiki rantai pasok kelapa sawit. Dari sisi penyalur kredit, perlu adanya komitmen untuk fleksibilitas aturan yang tidak bersifat mandatori yang akan mempermudah petani dalam mengakses KUR Khusus.