EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Abstract
Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 yaitu menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Upaya awal yang dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi yang ada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Selain itu, aspek pengawasan hakim juga perlu diperhatikan, sehingga dibentuklah Komisi Yudisial menurut Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan utama dari KY sendiri adalah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, dalam realitanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan hakim telah diuji materil melalui MK dengan membatalkan UU No. 22 Tahun 2004, sehingga diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011. Akan tetapi, aspek pengawasan hakim oleh KY masih sangat kurang sebagaimana amanah UUD 1945.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
