DINAMIKA PEMBENTUKAN DAN STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN: STUDI REVISI PERDA PAJAK KOTA CIREBON
Abstract
Kenaikan Pajak Daerah PBB di Kota Cirebon yang dituangkan dalam Perda menuai problematik dan respon penolakan dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga nya penelitian ini berupaya menganalisis pada proses pembentukan Perda tersebut melalui kajian terhadap law making process, peran aktor politik, serta respons sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dengan komprehensif terhadap law making process Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berfokuskan pada dinamika peran dari setiap aktor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian berupa data sekunder (dari bahan hukum yang didapat jurnal dan website internet) dan didukung oleh data primer berupa wawancara. Hasil penelitian pun menunjukan bahwa dalam fase proses pembentukan perda tidak sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, dalam pembahasan pun terkesan tertutup dan elitis, karena minim dokumentasi resmi berupa risalah sidang atau notulensi yang dapat diakses publik. Bukan hanya itu adanya dominasi aktor eksekutif dan legislatif dalam proses ini memperlihatkan lemahnya pastisipasi masyarakat dan keterbukaan publik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembentukan Perda Cirebon berlangsung sebagai respons cepat atas mandat pusat, namun tanpa naskah akademik, risalah, dan forum terbuka, sehingga prosesnya didominasi kepentingan eksekutif-legislatif dan minim transparansi masyarakat. Dampaknya terlihat dari kenaikan PBB-P2 hingga 1.000% yang memicu resistensi luas karena perhitungan NJOP tertutup dan keputusan dianggap tergesa. Disamping itu advokasi warga melalui hearing, aksi, dan judicial review terhambat oleh rigiditas prosedur. Tekanan publik akhirnya memaksa komitmen revisi Pasal 9 dan penurunan tarif maksimal menjadi 0,3%, menunjukkan bahwa lemahnya proses legislasi merusak legitimasi, tetapi konsistensi gerakan warga mampu mendorong koreksi kebijakan
References
Aan Eko Widiarto. “The Authority Relationship of Central and Local Governments in Forming Laws and Regulations: Between Indonesia and Malaysia.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 33, no. 1 (2025): 67.
Aliyya Winnie Apsari. et al. “Analisis Kenaikan Tarif Pajak Bumi Dan Bangungan Pedesaan Dan Perkotaan Ditinjau Dari Aspek Keadilan.” Journal of Management Accounting, Tax and Production 3, no. 1 (2025): 91–96. https://doi.org/https://doi.org/10.57235/mantap.v3i1.5073.
Andriansyah dan Muthi’ah Maizaroh. “Strengthening Independence: Constitutional Interests As A Paradigm For Judicial Review In Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 13, no. 1 (2024): 35. https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.33-62.
Andriyansyah A. et al. “Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang Wilayah Cirebon I Sumber.” Action Research Literate 9, no. 2 (2025): 449–62. https://doi.org/https://doi.org/10.46799/arl.v9i2.2810.
Asian Development Bank. Modernizing Local Government Taxation in Indonesia. Filipina: Asian Development Bank, 2022. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22617/TCS220138-2.
Christian von Haldenwang. The Devolution Of The Land And Building Tax In Indonesia. Bonn: Germany Development Institute, 2015.
Christine S.T. Kansil dan Muhammad Fadloli. “The Role of Tax Law in Encouraging National Economic Development to Realize State Goals.” Jurnal Multidisiplin Indonesia 3, no. 2 (2024): 1658. https://doi.org/https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4247.
Deus Levolt Sihombing. et al. “Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 3, no. 1 (2023): 11–20. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38.
Devi Fujianti. et al. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung.” Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) 5, no. 2 (2021): 72. https://doi.org/https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747.
Diva Sharni Munali. et al. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya.” Amsir Law Journal 5, no. 1 (2023): 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.223.
DPRD KOTA CIREBON. “DPRD Terima Tiga Raperda Soal Pajak Daerah Hingga Hari Jadi Cirebon,” 2023. https://dprd.cirebonkota.go.id/2023/08/23/dprd-terima-tiga-raperda-soal-pajak-daerah-hingga-hari-jadi-cirebon/.
DPRD KOTA CIREBON. “Fraksi-Fraksi,” n.d.
DPRD KOTA CIREBON. “Fraksi-Fraksi DPRD Setujui Tiga Raperda Usulan Walikota Dibahas Di Tingkat Pansus,” 2023. https://dprd.cirebonkota.go.id/2023/09/06/fraksi-fraksi-dprd-setujui-tiga-raperda-usulan-walikota-dibahas-di-tingkat-pansus/.
Edisah Putra Nainggolan. “Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen 1, no. 1 (2022): 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1.
Eki Yulianto. “Ini Bunyi Pasal 9 Yang Bakal Direvisi DPRD Kota Cirebon Buntut Protes Kenaikan PBB 1.000 Persen.” Tribun Jabar, 2025. https://jabar.tribunnews.com/cirebon/1142945/ini-bunyi-pasal-9-yang-bakal-direvisi-dprd-kota-cirebon-buntut-protes-kenaikan-pbb-1000-persen.
Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha. “Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia:Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 5 (2025): 2518–40.
Engeli I & Mazur. “Taking Implementation Seriously in Assessing Success: The Politics of Gender Equality Policy.” European Journal of Politics and Gender 1, no. 1–2 (2018): 10. https://doi.org/https://doi.org/10.1332/251510818X15282097548558.
Fanny Crisna Matahari. “Masyarakat Terdampak PBB Sambut Positif Perubahan Perda, Tapi Dengan Catatan.” Kabar Cirebon, 2025.
Fikri Akhmad Adhitiya. “Problematika Sistem Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Sekoter Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Indonesia: Studi Di Kota Malang.” Jurnal Acitya Ardana 5, no. 1 (n.d.): 56.
Fitriani Ahlan Sjarif. “Arti Meaningful Participation Dalam Penyusunan Peraturan.” Hukum Online, 2025.
Fredrico Markus Rotua Sinaga dan Ratih Damayanti. “Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture.” Jurnal Hukum Indonesia 4, no. 2 (2025): 95–102. https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v4i2.1685.
Hakim Baihaqi. “Demo Tarif PBB-P2 1.000% Batal, Pemkot Cirebon Lempar Janji Manis Pajak.” Bisnis.Com, 2025.
Hanifah, Najla, Ade Setiawan, and Susy Hambani. “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Periode 2019 - 2023.” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan 6, no. 3 (2025): 16. https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2820.
Hasibuan, Solihin Natama, EKA NAM Sihombing, and Afnila. “Meaningful Participation in The Process of Formation Local Regulation.” Sibatik Journal 4, no. 7 (2025): 1677–92.
Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. “Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Cepalo 4, no. 2 (2020): 143–56. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067.
John F. Hoadley. “Easy Riders: Gramm-Rudman-Hollings and the Legislative Fast Track.” PS: Political Science & Politics 19, no. 1 (1986): 30–36. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S104909650001711X.
José Alves. “A DSGE Model to Evaluate the Macroeconomic Impacts of Taxation.” SSRN Electronic Journal, 2018. https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3293899.
Kompastv. “Pajak Naik Sampai 1.000 Persen, Warga Cirebon Protes,” 2025.
Kris. “Paguyuban Pelangi Akhirnya Bertemu Wali Kota Cirebon, Sepakat Kawal Evaluasi Kenaikan PBB.” Koran Progresif, 2025.
Listiyani N. “Kajian Materi Muatan Kewenangan Daerah Dalam Perda Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.” Al-Adl 17, no. 2 (2025): 163. https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.16964.
Lusia Lestina Halawa. et al. “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara.” Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi 2, no. 1 (2025): 43–53. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102.
Made Aldy Wijaya. “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.” Jurnal Pallangga Praja 5, no. 2 (2023): 117–32. https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3876.
Maharani Putri Damayanti dan D. Tialurra Della Nabila. “Mengungkap Faktor-Faktor Penentu Optimalisasi PBB-P2 Di Kabupaten Sumbawa: Pendekatan Kualitatif Dan Kebijakan Fiskal.” Jurnal Ilmiah Global Education, n.d., 651.
Muh Farhan Arfandy. “Peran DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis.” Recht Studiosum Law Review 3, no. 1 (2024): 37–49. https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15913.
Muhammad Syahri Romdhon. “Cerita Lansia Rumahnya Terdampak Kenaikan PBB 1.000 Persen: Saya Bisa Bayar Pajak, Tetapi Tidak Makan.” Kompas.Com, 2025.
Octaleny, Ellyza. “Dinamika Perumusan Peraturan Daerah Di Kota Palembang.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) 12, no. 2 (2023): 119–33. https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2623.
Ony Syahroni. “Warga Cirebon Kaget PBB Naik 1000% Dari Rp 6,2 Juta Jadi Rp 65 Juta.” DetikJabar, 2025.
Pitkin, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. The Concept of Representation, 2023. https://doi.org/10.1525/9780520340503.
Pusparani I. G. Kartono K. Hermawan K. T. & Wibowo T. A. “Stakeholders’ Participation in the Creative Economic Development of Cirebon City.” Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching and Literature 24, no. 1 (2024): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.24167/celt.v24i1.10238.
Siska Karina. “Optimizing the Legislative Function of the Cirebon Regency DPRD.” Jurnal Abdisci 3, no. 1 (2025): 31–41. https://doi.org/https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i1.720.
Slaven Ravlić. “Pluralizam i Participacija: Demokratska Teorija RA Dahla.” Politička Misao 37, no. 1 (2000): 84–95.
Sri Wiyanti Eddyono. et al. Gerakan Advokasi Legislasi Untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Migrant Care, 2020.
Sunaningsih, Regina Trinasari dan Suci Nasehati. “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapat Asli Daerah.” Gorontalo Accounting Journal 5, no. 1 (2022): 18–28. https://doi.org/doi: 10.32662/gaj.v5i1.1744.
Syma, Karen, and Rashida Manjoo. “The Right of Public Participation in the Law-Making Process and the Role of the Legislature in the Promotion of This Right,.” Duke Journal of Comparative & International Law 19, no. 1 (2008): 1–40.
Tiar Lina Situngkir. et al. “Pengaruh PBB Dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR).” Economic Reviews Journal 3, no. 3 (2024): 61. https://doi.org/https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.291.
Tomy M. Saragih. “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan.” Jurnal Sasi 17, no. 3 (2011): 15. https://doi.org/doi: 10.47268/sasi.v17i3.361.
Tribun Cirebon. “Buntut Protes Kenaikan PBB 1.000 %, DPRD Kota Cirebon Bakal Revisi Perda 1 2024 Pasal 9,” 2025.
Tribunjabar video. “Janggal Di Cirebon! Tarif PBB Paling Tinggi Harusnya 0,5% Ini Malah 1000%, Mau Jadi Pati Jilid 2?,” 2025.
Wisnu Aji. “IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA CIREBON.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, 2025.
Yasrizal. et al. “Sosialisasi Uu No. 1 Tahun 2022 Dan Pp No. 35 Tahun 2023 Penyusunan Qanun Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Nagan Raya.” Jurnal Pengabdian Agro and Marine 4, no. 1 (2024): 28. https://doi.org/, https://doi.org/10.35308/jpami.v4i1.9574.
Yusri Ali. “Collaborative Governance Dalam Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2021.” Journal Publicuho 5, no. 3 (2022): 802–14.
Zai, Septiniat, and Ani Susanti Sabailaket. “Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang.” Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis 1, no. 1 (2024): 8–14. https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.20.
Copyright (c) 2026 Jurnal Hukum Samudra Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
.png){kind=logo}
2.png)
