URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Abstract
Economic crimes attract enough these days. Types of crimes that damage the joints of the economic life of the nation is increasingly flour is handenrich the world participate. Crime of money laundering is one of the new dimension of economic crimes. Money laundering is the process done to change the out come of crimes such as corruption, narcotics, gambling, smuggling, and other serious crimes, with theuse of banking services for money derived from criminal acts with the intent to conceal the origin of money. Concerning combating money laundering in Indonesia is regulated by Law No.8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering which replaces, Act No.15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003. Regulation of money laundering has been quite effective in both anticipate and combat money laundering by means of tracing the flow of funds in the banking institutions associated with the disclosure of crime confiscated at the same time also criminalize any one who receives the flow of crime.
References
Adrian Sutendi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta 2010
Erman Rajagukguk,Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,Makalah Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.
Lucky Nurhadiyanto, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, (Jakarta : Universitas Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No.II Agustus 2010).
Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Ghalia Indonesia, Bogor 2009.
Mein Rukmini, Aspek-Aspek Hukum Pidana (Sebuah Bunga Rampai) Alumni Bandung 2006.
Muhammad Yusuf, Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta 2011.
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan,Jakarta,2003.
Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme. Jakarta : Jl.Ir.H.Djuanda No.35.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,Cet VI, 2006.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang 2013.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Yenti Garnasih,Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan PencucianUang, Makalah dIsampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makasar 18 – 19 Maret 2013.
Zulkarnain Sitompul, Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering), Jurnal Dimuat pada Reformasi Hukum Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004.
Undang-Undang Nomor Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, LNRI Tahun 1998 No. 1
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2002 Nomor 30 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, LNRI Tahun 2003 Nomor 108 yang diubah ketiga kali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LNRI Tahun 2010 Nomor 122.
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Samudra Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
