ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

  • Zuhdi Arman Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
  • Riko Riyanda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Keywords: Job Creation Law, Environmental Law, Administrative Crime

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.

References

Buku & Jurnal

Abdul Manan. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.

Alfikri, “Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Eksekusi 3, no. 1 (2021): 4, https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Bandung: PT. Alumni, 2016.

Aritonang, D. M. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), (2021)

Ariyanti, V. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), (2019).

Benuf, K., & Azhar, M. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), (2020).

Cahyani, F. A. Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nurani Hukum, 2 (1), (2020).

European Union, “Directive 2008/99/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law,” Official Journal of the European Union L, no. 328 (2008).

Febriyani, N. H. Politik Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Penghapusan Status Limbah Fly Ash dan Bottom Ash Batubara Dari Kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menjadi Limbah Non-B3. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022

Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. Jurnal Yuridis, 5(1), (2018).

Harahap, C., Arrasyid, C., Mulyadi, M., & Hasibuan, S. S. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. USU Law Journal, 4(3), (2016).

Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), 2(1), (2022).

Irham, M. Pengantar Ilmu Pengetahuan Lingkungan. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021

Kadir, Y., & Bunga, M. Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Indonesian Journal of Criminal Law, 2(2), (2020).

Mahardika, A. G. Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2(1), (2022).

Mahrus Ali, “Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 3 (2018)

Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015

Mathew Hall, Victims of Environmental Harm Rights, Recognition and Redress Under National and International Law, New York: Routledge, 2013.

Michael Faure, “Towards A New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The case of Indonesia,” in Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, ed. oleh Michael Faure & Nicole Niessen, UK: Edward Elgar Publishing, 2006

Nirboyo, A. J. Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jatiswara, 36(2), (2021).

Nurdin, M. Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), (2017).

Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), (2021).

Santoso, I. B., & Taun, T. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. University Of Bengkulu Law Journal, 3(1), (2018).

Soemantri, Y. V., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid. sus/2015/pn. unr. Jo. Nomor 162/pid. sus/2016/pt. smg.). Diponegoro Law Journal, 6(2), (2017).

Supramono, G. Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi: Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Susanto, S. N. H. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573).

Published
2022-11-02