THE CONCEPT AND LEGAL POLITICS OF DISCRETION AS FREEDOM OF ACTION FOR GOVERNMENT OFFICIALS
(Analysis of the Job Creation Law)
Abstract
Government administration encompasses, at the very least, the procedures involved in decision-making and/or actions taken by government bodies and/or officials. This is closely related to the legal policy within the Omnibus Law on Job Creation. Therefore, the Omnibus Law on Government Administration is one of the 79 laws amended through the Omnibus Law on Job Creation. Through the Omnibus Law on Job Creation, the requirement for discretion to be "not contrary to the provisions of the legislation" was eliminated. The removal of this requirement renders discretion no longer bound by statutory provisions, potentially violating statutory provisions in the name of discretion. This paper represents normative legal research or library research, using a statute approach and a conceptual approach. This paper concludes that the concept and legal policy behind the change in discretion requirements in the Omnibus Law on Job Creation provide leeway for government officials and/or administrative bodies to address public service issues. However, this is in contradiction with the general theory and purpose of discretion itself.
References
Budiono Kusumohadidjojo, “Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil”, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Hidayat Amir dalam “Seri Analisis Kebijakan : Omnibus Cipta Kerja Harapan Menata Masa Depan”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
Iqbal Hasan, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Marcus Lukman, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”. Disertasi. Bandung. Universitas Padjadjaran. 1996.
Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M”, Alumni, Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
Ridwan, “Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah”, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
SF Marbun, “Hukum Administrasi Negara I”, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
SF Marbun dan Moh Mahmud MD, “Pokok-pokok Administrasi Hukum Administrasi Negara”, Liberty, Yogyakarta, 2006Philipus M Hadjon, dkk, “Hukum Administrasi Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kesepuluh, 2008.
Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, dkk, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
W. Riawan Tjandra, Praksis Good Governance, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006.
Muhtar Said, “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara”. Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
B. Jurnal
Luthfi Anshori, 2015, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 1 Juni 2015.
Githa Angela Sihotang dkk, 2017, Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat, Jurnal Law Reform, Volume 13, No. 1.
Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. No. 2, Juli 2021: 257-270.
C. Internet
Beni Kurnia Illahi. 2020. “Diskresi di Tengah Corona dengan UU Cipta Kerja". Geotimes, 8 April 2020. Dapat diakases https://geotimes.id/kolom/diskresi-di-tengah-corona-dengan-ruu-cipta-kerja/
Jimly Asshiddiqie, “UU Omnibus law Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif”, diakses dari: https://jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaanlegislasi-dan-kodifikasi-administratif, pada tanggal 9 September 2023.
Mahkamah Konstitusi, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816 diakses tanggal 10 September 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat, “DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720/t/DPR%20RI%20Setujui%20RUU%20Perppu%20Ciptaker%20Jadi%20Undang-Undang diakses tanggal 10 September 2023
D. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
Copyright (c) 2025 Jurnal Hukum Samudra Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
.png){kind=logo}
2.png)
