Articles

• PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Mahmud Mulyadi

  1-19

  • PDF
• REKONSTRUKSI PERMA No. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)

  Mariah S.M. Purba

  20-31

  • PDF
• TELAAH PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF UMAR BIN KHATAB PERSPEKTIF INDONESIA

  Ridwan Ridwan

  32-43

  • PDF
• MEMAHAMI KEMBALI RUMPUN ILMU HUKUM TATA NEGARA

  Wiratmadinata Wiratmadinata

  44-66

  • PDF
• PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

  Tisa Windayani

  83-101

  • PDF
• PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

  Rahmad Tobrani

  102-117

  • PDF
• EFEKTIFITAS PENGHUKUMAN BAGI PELAKU MAISIR (PERJUDIAN) DI KOTA LANGSA

  Siti Sahara, Meta Suriyani

  118-138

  • PDF
• DOMEIN VERKLARING DALAM PENDAYAGUNAAN TANAH DI ACEH

  Zainuddin Zainuddin, Zaki Ulya

  139-152

  • PDF
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NIKAH

  Ismail Ismail

  153-175

  • PDF
• RELEVANSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS

  Zuleha Zuleha

  176-186

  • PDF